Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2006 - 2010 (sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010) sebesar  Rp.3 520.346.621.782. Untuk realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.247.162.408.386 atau 35%, sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.273.184.213.396 atau 65% dari total Belanja Daerah.

Perkembangan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 sampai dengan pertengahan Tahun 2010 dapat disajikan tabel berikut.

 

Tabel 1

Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 - pertengahan 2010

belanja_daerah_a

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disampaikan bahwa Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun 2008 mengalami kenaikan, namun Tahun 2009 turun sebesar 6,6% dari Tahun 2008.  Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

 

Gambar 1

Grafik Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 – 2010

grafik_1_belanja_daerah_a

 

Komposisi Belanja belanja langsung APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2006 sampai Tahun 2010 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Tak Langsung. Tahun 2006 perbandingan Belanja Langsung  dan Tak Langsung  sebesar 40% dan 60%, Tahun 2009 sebesar 32% dan 68%, untuk Tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus sebesar 19% dan 81%. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

 

Gambar 2

Komposisi Belanja Daerah Tahun 2006 - 2010

grafik_2_belanja_daerah_a

 

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh yaitu :

 

Permasalahan, antara lain :

  1. Dari Tahun 2006 sampai dengan pertengahan Tahun 2010 permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan relatif sama yaitu struktur APBD mengalami ketimpangan karena sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat sebagian besar alokasi belanja terserap ke belanja pegawai. Hal ini mengakibatkan volume jenis belanja lain berkurang.
  2. Kurang cermatnya beberapa SKPD dalam perencanaan penganggaran sehingga banyak pergeseran belanja yang harus didefinitifkan pada perubahan APBD.
  3. Masih adanya SKPD yang kurang disiplin atas anggaran kas yang sudah ditetapkan dengan SPD per triwulan yang berakibat pencairan dana tidak sesuai dengan penyediaan dana sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan daerah.
  4. Adanya beberapa kegiatan pada SKPD yang baru selesai proses lelang di awal Triwulan IV sehingga pelaksanaannya berada pada bulan November dan Desember.
  5. Adanya perubahan Regulasi :
  6. Adanya perubahan rencana yang menyangkut volume pekerjaan, standar harga dan lokasi sehingga harus ditempuh melalui perubahan APBD.
  7. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penetapannya setelah Perda APBD Kabupaten ditetapkan

 

Solusi, antara lain :

  1. Melakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasi guna dialokasikan ke belanja modal, meskipun demikian belanja operasi tetap dipenuhi sepanjang mendukung pelayanan masyarakat.
  2. Mengevaluasi dan mencermati yang ditindaklanjuti dengan membuat persetujuan pergeseran anggaran dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD yang mengajukan pergeseran.
  3. Mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD serta memberi penekanan terhadap kegiatan-kegiatan agar segera dilaksanakan sehingga penyerapan dana sesuai dengan proses anggaran kas.
  4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
  5. Melakukan Klinik dan Bintek SIMDA