1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja dipilah dalam belanja langsung dan tidak langsung, sebagaimana uraian sebagai berikut :

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Belanja Pegawai, disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2013 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 1,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Belanja Bunga, dianggarkan sesuai kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Anggaran 2013.

Belanja Subsidi, diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Belanja Bantuan Sosial, dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat, serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Selain itu, mulai tahun anggaran 2013 ada bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan

Belanja Bagi Hasil memperhitungkan rencana pendapatan pada tahun anggaran 2012, sedangkan pelampauan target tahun anggaran 2012 yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan menjadi hak Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Belanja Bantuan Keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Belanja Tidak Terduga mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta untuk pengembalian pendapatan yang telah ditutup.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

belanja langsung untuk pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang didalamnya memuat komponen Belanja Pegawai, Barang/jasa dan Modal.

Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Secara keseluruhan target belanja Kabupaten Grobogan tahun 2013 sebesar Rp.1.607.477.910.000,- terealisasi Rp. 1.507.908.315.023,- atau 93,81%, dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.891.134.197.000,- terealisasi Rp. 845.032.780.115,- atau 94,83% dan target Belanja Langsung sebesar Rp.716.343.713.000,- terealisasi Rp.662.875.534.908,- atau 92,54%.

Secara grafis target dan realisasi belanja pada APBD tahun 2013 dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik Perbandingan Target Dan Realisasi Belanja Daerah

Perbandingan-Target-Dan-Realisasi-Belanja-Daerah

 

Angka target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2013

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

 

BELANJA

1.607.477.910.000

1.507.908.315.023

93,81

A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

891.134.197.000

845.032.780.115

94,83

1

Belanja Pegawai

814.064.607.000

774.438.503.612

95,13

2

Belanja Bunga

47.179.000

35.959.948

76,22

3

Belanja Subsidi

428.500.000

428.500.000

100,00

4

Belanja Hibah

22.572.660.000

20.611.994.000

91,31

5

Belanja Bantuan Sosial

15.051.860.000

12.807.409.550

85,09

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.440.420.000

2.440.420.000

100,00

7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

34.651.064.000

33.911.412.590

97,87

8

Belanja Tidak Terduga

1.877.907.000

358.580.415

19,09

B

BELANJA LANGSUNG

716.343.713.000

662.875.534.908

92,54

1

Belanja Pegawai

44.988.292.475

42.425.671.965

94,30

2

Belanja Barang dan Jasa

290.398.313.871

267.416.546.043

92,09

3

Belanja Modal

380.957.106.654

353.033.316.900

92,67

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan.( angka sementara, belum diaudit BPK)

        

Belanja tidak langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2013, lebih besar daripada belanja langsung yaitu sebesar 56,04%, sedangkan Belanja Langsung sebesar 43,96%. Komposisi ini dapat dilihat dalam gambarberikut:

Gambar Komposisi Belanja Daerah Tahun 2013

Komposisi-Belanja-Daerah-Tahun-2013

Proporsi belanja daerah ini, merupakan indikasi yang menggembirakan, di mana masyarakat yang selama ini menuntut supaya belanja langsung lebih dominan, sedikit demi sedikit bisa terwujud. Hal ini bisa dilihat dari proporsi belanja tak langsung selama empat tahun terakhir yang selalu mengalami penurunan, mulai dari 71,2% pada tahun 2010, berurutan mengalami penurunan menjadi 65,1%, 66,6%, dan pada tahun 2013 sebesar 56,04%. Dengan menurunnya belanja tak langsung, menjadikan belanja langsung yang merupakan belanja pembangunan membesar dan berakibat bertambahnya dana yang bersentuhan dengan masyarakat.

Selanjutnya penyerapan belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2013 yang mencapai 92,54 % sebagaimana tabel III.2 di atas, disebabkan adanya penghematan-penghematan dari program kegiatan yang dilaksanakan, dan karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ini, disebabkan tidak cukup waktu untuk melaksanakan dan sebab lainnya. Kegiatan itu sebagian besar bersumber dari Bantuan Provinsi, yang disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Akhir tahun anggaran 2013 dan pada saat APBD Perubahan telah ditetapkan, sehingga tidak cukup waktu untuk dilaksanakan. Total anggaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan sebesar Rp.16.792.763.042,-. Namun demikian, sebagian besar kegiatan telah dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2014.

3. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun Anggaran 2013, Permasalahan yang dihadapi dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

  1. Belum semua SKPD karena sesuatu hal melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga banyak kegiatan yang baru pada triwulan IV melaksanakan kegiatan, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
  2. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
  3. Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia;
  4. Adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah;

Sedangkan solusi yang diambil adalah:

  1. Perlunya kedisiplinan anggaran bagi SKPD agar mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD;
  2. Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasional guna dialokasikan ke belanja modal;
  3. Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
  4. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, belanja daerah hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak;
  5. Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

Radio Purwodadi FM

Klik banner ini untuk mendengarkan siaran Radio Purwodadi FM, dan Pastikan di komputer dan gadget anda sudah ter-install vlc media player !!

Go to top