Bupati Grobogan Sri Sumarni melangsungkan acara penandatanganan nota persetujuan hibah daerah (NPHD) dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Grobogan, Selasa (1/10/2019). Acara penadatanganan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono, Asisten III Padmo, Kepala Bappeda Anang Armunanto, Kepala BPPKAD Wahyu Susetijono, dan Kepala Inspektorat Puji Raharjo.

Bupati Sri Sumarni berharap agar penyelenggaraan Pilkada tahun depan bisa terlaksana dengan aman dan lancar. Ia meminta agar pihak penyelenggara bisa memanfaatkan dana Pilkada sesuai kebutuhan yang sudah direncanakan.

“Dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada ini ternyata cukup besar. Semoga dana sebesar ini sudah mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan,” katanya.

Sementara itu, penyelenggara Pilkada Grobogan yang akan dilaksanakan sekitar bulan September tahun 2020 mendatang membutuhkan dana yang cukup besar. Jumlah dana yang disalurkan bagi kedua lembaga penyelenggara Pilkada itu nilainya mencapai Rp 46,8 miliar. Yakni, untuk KPU sekitar Rp 37,2 miliar dan Bawaslu Rp 9,6 miliar.

Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo menyatakan, dana penyelenggaraan Pilkada itu disalurkan dalam dua tahun anggaran. Yakni, anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp 246 juta untuk tahapan sosialisasi. Sedangkan anggaran Rp 37 miliar didapat lewat anggaran APBD tahun 2020 untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada.

Sedangkan Ketua Bawaslu Fitria Nita Witanti menegaskan, sama seperti KPU, pihaknya juga mendapatkan dana dalam dua tahun anggaran. Yakni, anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp 124 juta dan Rp 9,5 miliar lewat APBD tahun 2020.